BPM atau Badan Perwakilan Mahasiswa merupakan lembaga kemahasiswaan yang memegang kekuasaan legislatif dan salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan. Peran BPM sangat penting agar seluruh rangkaian organisasi kemahasiswaan berjalan dengan seharusnya. Namun, bagaimana jika terjadi kekosongan pada posisi BPM?
Hal ini terjadi pada BPM KEMA Unpad yang selama satu termin kemarin, BPM diduga “menghilang” karena tidak terlihat menjalankan tugas-tugasnya. Kang Raushan, selaku Ketua BPM KEMA Unpad Tahun 2022 mengungkapkan bahwa terdapat 2 faktor yang menjadi alasan hilangnya BPM, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsungnya adalah BPM dinilai tidak menjalankan kaderisasi dan kurang melakukan branding. Hal ini terlihat dari tidak dibukanya program magang serta tidak dilaksanakannya program Montesquieu, yang sebelumnya menjadi bagian penting dari proses kaderisasi.
“Jika dibandingkan dengan kinerja BPM di tahun-tahun sebelumnya, BPM 2023 menunjukkan penurunan yang signifikan,” ujar Kang Raushan. Ia menambahkan bahwa aktivitas BPM di media sosial, seperti Instagram, hanya terlihat aktif hingga bulan Maret 2023. Setelah pengenalan struktur organisasi, tidak ada lagi aktivitas yang diposting terkait kinerja mereka. Kang Raushan juga menyoroti bahwa BPM baru muncul kembali saat Pemilu untuk mengurus Prama. Namun, hal ini menuai kontroversi karena dilakukan tanpa melalui Kongres. Padahal, apabila sesuai aturan, pembukaan pendaftaran untuk Badan Penyelenggara (BP) dan Badan Pengawas (Bawas) seharusnya dilakukan melalui panitia seleksi (Pansel), bukan langsung oleh BPM.
Sedangkan untuk faktor tidak langsungnya bermula dari kinerja BPM pada periode sebelumnya, yakni tahun 2022. Permasalahannya terdapat pada kaderisasi juga, pada saat itu kaderisasi berjalan tetapi tidak terlau efektif. Selain itu, pemilihan Ketua BEM tahun 2023 tidak berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Seharusnya, pemilihan berlangsung hingga November, diikuti dengan kongres di bulan Desember. Namun, pada kenyataannya, pemilihan baru selesai di bulan Januari dan kongres baru dilaksanakan di bulan Februari.
Akibat keterlambatan tersebut, pendaftaran anggota BPM KEMA turut mundur. Biasanya, pendaftaran BPM KEMA dibuka lebih awal dibandingkan dengan organisasi lain di tingkat fakultas atau jurusan. Namun, karena alur yang tertunda, banyak calon anggota yang lebih dulu mendaftar di organisasi lain, sehingga calon yang mendaftar ke BPM KEMA terlalu sedikit dan menyebabkan BPM KEMA kekurangan anggota, yang berujung pada penurunan kinerja dan membuat BPM vakum dari kerjanya.
Kekosongan yang terjadi di BPM KEMA Unpad telah membuat dua pimpinan sebelumnya menjanjikan untuk mencarikan anggota baru. Namun, hingga saat ini, janji tersebut belum direalisasikan tanpa alasan yang jelas. Tidak hanya pimpinan BPM KEMA saja, Ketua BEM juga diamanahkan untuk melakukan Musyawarah KEMA guna memabahas mengenai vakumnya BPM sekaligus mencari anggota BPM yang baru. Namun, Musyawarah KEMA tersebut tidak dilakukan, melainkan baru dilakukan melalui Departemen PIL yang memberikan pencerdasan terhadap KEMA Unpad. Sesuai dengan amanah kongres, seharusnya proses tersebut dilaksanakan melalui Musyawarah KEMA, bukan melalui pencerdasan. Selain itu, terdapat rumor bahwa ada satu calon yang akan mengisi posisi di BPM, yang telah dikonfirmasi oleh Ketua BEM. Meski demikian, rencana tersebut kembali hanya menjadi perbincangan, tanpa ada tindak lanjut yang nyata.
Kang Raushan mengungkapkan harapannya terhadap BPM KEMA saat ini. Menurutnya, kesadaran akan pentingnya peran BPM sama besarnya dengan peran BEM. “Yang dibutuhkan bukan hanya BEM, tetapi BPM juga memiliki peran yang sangat penting,” ujarnya. Ia juga berharap para pengurus di tingkat fakultas maupun jurusan menyadari pentingnya keberadaan BPM KEMA. Dengan demikian, Kang Raushan berharap mereka dapat terjun langsung untuk membantu mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh BPM KEMA Unpad.
Penulis: Hada Witsqa
Editor: Dikri Abdul Rojak
