Persma Genera, Jatinangor – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) BEM SI ke-XIV di Padang dengan Universitas Andalas sebagai tuan rumah. Acara yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal 28 s.d 31 April 2021 ini tidak terlaksana sesuai rencana.
Menurut pernyataan yang di ungkapkan oleh gentaandalas.com dan Press Release bahwa 132 kampus telah menyatakan walk out, kegiatan tersebut dinyatakan ricuh dikarenakan sebanyak 18 kampus tidak diperbolehkan masuk ke dalam Munas dengan alasan masalah administrasi dan protokol kesehatan. Namun, alasan ini akhirnya dianggap tidak mendukung pencoretan peserta karena tidak adanya transparansi absensi mengapa peserta tidak diizinkan untuk ikut bergabung kegiatan Munas. Maka dari itu, peserta dan Panitia Inti (PI) dari BEM SI berusaha mengkomunikasikan perihal keputusan ini kepada panitia. Panitia Munas yang tetap mempertahankan argumennya memunculkan banyak perdebatan di antara peserta Munas dan panitia. Hal tersebut mengakibatkan sebanyak 132 kampus dari 168 kampus yang mengikuti Munas memilih walk out dari ruang sidang.
BEM Kema Unpad merupakan salah satu peserta yang tidak walk out di forum tersebut. Dikutip dari Press Release BEM Kema Unpad, alasan mereka tidak walk out dari forum tersebut karena BEM Kema Unpad ingin menghargai peserta yang tertib secara administrasi sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan panitia. Di dalam forum, BEM Kema Unpad berusaha menyampaikan aspirasi namun pada akhirnya BEM Kema Unpad memutuskan untuk walk out pada pukul 17.00 WIB. Keputusan ini dipertanyakan alasan utamanya oleh beberapa pihak termasuk Ketua BEM FISIP Unpad, Ketua BEM FH Unpad dan Ketua BEM Kema Unpad periode sebelumnya yang mengatakan bahwa BEM Kema Unpad tidak menjalankan point pada saat FKL untuk memberikan transparansi di Munas BEM SI.
Virdian Aurellio sebagai Ketua BEM FISIP Unpad mengatakan, “BEM Kema Unpad Tidak mempunyai inisiatif untuk live report kepada pihak BEM Fakultas saat ada delegasi untuk Munas BEM SI tahun ini. Kita tidak tahu siapa yang harus dihubungi, koordinasi dari awal saja sudah sangat kurang, demikian juga dari Kang Rizky Maulana sebagai Ketua BEM Kema Unpad sangat slow respon, sehingga BEM Fakultas merasa kurang dilibatkan dalam Munas BEM SI tahun ini.”
Ketua BEM FH Dzubyan Nur Rahman pun juga merasa bahwa terkait isu Munas ini tidak ada inisiatif dari BEM Kema Unpad untuk memberikan informasi. “(Mengenai isu ini) pertama kali ditanyakan oleh Kang Virdian melalui grup ketua lembaga se-Unpad kemudian kami simpulkan bahwa tidak ada kabar. Komunikasi yang dibangun oleh BEM Kema Unpad itu buruk. BEM Fakultas harus menjemput bola untuk mendapatkan informasi tersebut.” Jelas Dzubyan Nur Rahman sebagai ketua BEM FH.
Kurangnya koordinasi BEM Kema Unpad di kegiatan Munas ini juga mengakibatkan kekecewaan BEM SI wilayah Jabar terhadap BEM Kema Unpad. Seperti yang telah disebutkan oleh Hanif Ihsan sebagai Delegasi ITB bahwa BEM SI wilayah Jabar ingin BEM Kema Unpad untuk keluar dari auditorium sebagai gerakan persatuan BEM SI wilayah Jabar. Hal ini sangat disayangkan karena akhirnya BEM Kema Unpad memilih untuk tidak keluar auditorium dan tidak berkomunikasi dengan BEM SI wilayah Jabar.
“Saat itu memang situasi lumayan panas, wilayah Jabar sepakat ingin Unpad bersama dengan kami keluar dari auditorium dengan bernyanyi “Halo-Halo Bandung” dari situ salah satu panitia dari BEM SI wilayah Jabar meminta tolong kepada kami KM ITB untuk menjemput Unpad. Tetapi kami tidak diperbolehkan masuk ruangan sehingga perkataan saya pun disampaikan kepada Unpad oleh pihak Panitia Munas, tetapi Unpad tetap tidak mau bertemu.” konfirmasi Delegasi ITB mengenai kabar menjemput Unpad untuk keluar auditorium.
Hanif Ihsan juga menambahkan bahwa pada kegiatan konsolidasi aliansi BEM SI wilayah Jabar, Unpad sebagai Universitas besar di wilayah Jabar tidak pernah mengikuti kegiatan konsolidasi. Dalam kegiatan konsolidasi yang sudah dilakukan sebanyak dua s.d tiga kali ini Unpad selalu absen mengirimkan perwakilannya. Ketika BEM Kema Unpad menjadi satu-satunya Universitas yang tidak walk out dari Munas, label penghianat kemudian disematkan kepada BEM Kema Unpad sekaligus memberikan cap bahwa komunikasi baik tidak terjalin diantara BEM Kema Unpad dan aliansi BEM SI wilayah Jabar. Namun Poster yang diberi label sebegai “Unpad Pengkhianat Jabar” ini tidak diketahui oleh teman-teman BEM SI wilayah Jabar siapa pembuatnya.
Pernyataan tersebut mengundang berbagai kritik tentang manuver politik luar negeri BEM Kema Unpad seperti yang dilontarkan Riezal mantan Ketua BEM Kema Unpad 2019-2020, “Di luar kampus kita sudah mulai dipandang sebagai poros pergerakan dengan beberapa kajian kolaboratif juga. Aneh jika sekarang BEM Kema Unpad tidak bisa membaca situasi manuver politik luar negeri seperti ini.” Jelas Riezal. Setelahnya Riezal juga menambahkan kritik mengenai Unpad yang walk out dari Munas BEM SI, “Unpad walk out jam 5 sore, ada statement dari peserta yang walk out, bahwa nama Unpad tidak termasuk ke dalam peserta yang walk out. Ini jadi pertanyaan apakah Unpad walk out atau tidak. Di dalam Munas ini adalah panggung politik, di awal Unpad mengatakan ingin ada didalam namun mengapa akhirnya menyatakan walk out. Dimana posisi Unpad? Lalu Unpad bergabung dengan siapa?”
Ada yang perlu di garis bawahi dalam Press Release yang dirilis oleh BEM Kema Unpad, dimana BEM Kema Unpad menyatakan bahwa BEM Kema Unpad telah menyuarakan aspirasi akan tetapi sulit untuk direalisasikan. Namun hal ini menjadi pertanyaan setelah notulensi dari BPM dirilis, yang dikutip langsung oleh Rizky Maulana selaku Ketua BEM Unpad. Ketika kericuhan Unpad diamankan pada pukul 15.30 sampai pukul 17.00, dan tidak berada di dalam ruang sidang. Ini dilanjutkan dengan pernyataan bahwa BEM Kema Unpad tidak langsung duduk didalam forum tapi BEM Kema Unpad berkomunikasi dengan teman-teman internal kabinet dan juga Kema.
Posisi yang tidak jelas ini kembali diarahkan kepada pertanyaan yang lagi-lagi perlu dibahas mengenai konflik ini. Mengapa BEM Kema Unpad tidak mengatasnamakan solidaritas aliansi Jawa Barat dan ikut walk out dari Munas di awal kegiatan?
Kegiatan Munas BEM SI ke-XIV ini dianggap menjadi titik tumpu mengenai dipertanyakannya hubungan BEM Kema Unpad baik ke dalam negeri maupun keluar negeri. Pada politik luar negeri, keputusan BEM Kema Unpad di Munas yang didasari perbedaan pendirian ini juga dianggap menjadi pemecah hubungan baik antara BEM Kema Unpad dengan aliansi BEM SI wilayah Jabar. Hubungan dengan aliansi BEM SI wilayah Jabar yang dianggap BEM Kema Unpad sebagai kesalahpahaman diputuskan untuk diperbaiki dengan berusahanya BEM Kema Unpad dalam beritikad baik dan menjalin hubungan baik kembali.
Di dalam negeri BEM Kema Unpad sudah menuai banyak kritik dari awal kepengengurusan. Permasalahan komunikasi ini sudah terlihat dari konsolidasi pembayaran UKT di awal semester. Seperti yang disebutkan oleh Ketua BEM FISIP Unpad, “Dari awal menunjukkan ketidakjelasan, dimulai dari isu UKT, BEM Kema Unpad tidak punya kabar sama sekali. Detik pertama dilantik, kami merasakan kurangnya akuntabilitas dan transparansi oleh Ketua BEM maupun Wakil Ketua BEM”. Konflik mengenai Munas ini diperparah karena BEM Fakultas menganggap BEM Kema Unpad gagal melaksanakan tugasnya untuk membawa dan mengharumkan nama Unpad. Virdian Aurellio selaku Ketua BEM FISIP juga mengatakan bahwa BPM sebagai pengawasan harus mengawasi BEM Kema Unpad agar ‘penghianatan’ yang dilakukan BEM Kema Unpad hanya dirasakan oleh aliansi BEM SI wilayah Jabar dan tidak dirasakan oleh internal Kema Unpad.
Dzubyan Nur Rahman sebagai Ketua BEM FH Unpad pun mengatakan, “BEM Kema Unpad mempunyai visi 24/7 interconnected namun responnya ke dalam saja masih sangat susah. Untuk sekarang langkah yang akan dilaksanakan yaitu dengan cara mengkritik, menuntut dan menekan terus transparansi kepada BEM Kema Unpad, langkah tersebut bukan untuk menggulingkan BEM Kema Unpad, tetapi untuk memberitahu BEM Kema Unpad untuk berjalan bersama BEM Fakultas, memperoleh bersama kepentingan BEM sampai BEM Kema Unpad melakukan hal yang diinginkan dan dinantikan oleh Kema Unpad. Salah satu hal kecilnya adalah dengan memberikan transparansi dari BEM Kema Unpad. Kami akan terus mengkritik dan menekan agar BEM Kema Unpad melakukan hal-hal apa yang harus dilakukan dan kembali ke jalur yang benar.”
Sampai saat ini pernyataan-pernyataan diatas pun belum ada respon oleh Pihak BEM Kema Unpad. Kami sudah mencoba untuk menghubungi Ketua BEM Kema Unpad, Kepala Bidang DKKP, Kepada Departemen Kajian Strategis, serta Kepala Departemen Propaganda dan Aksi namun tidak ada jawaban dari mereka.
Polemik ini tentunya menjadi tantangan untuk BEM Kema Unpad kedepannya. Begitupun harapan juga terlontar dari para Ketua BEM FH, “Harapannya untuk lembaga ini mengingatkan untuk BEM Kema Unpad, kita bukan hanya menjalankan program-program kerja saja, namun disini kita membawa fungsi. Dalam hal ini dimana berkaitan mengenai kesejahteraan mahasiswa bahwa kita sebagai ketua-ketua yang telah dipilih harus diingatkan, kita disini membawa harapan dari Kema Unpad atau Kema Fakultas agar program-program yang dilakukan atau keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Kema Unpad dan kembali lagi kesemua itu bermuara pada kebermanfaatan untuk Kema Unpad . Hal ini agar dapat menjadi reminder untuk Kang Rizky Maulana. Tanggung jawab yang dibawa besar, BEM Kema Unpad membawa tanggung jawab menaungi ribuan Kema Unpad. Perlu balik lagi ke niat dan tujuan, mengapa kita mengambil peran tersebut seharusnya untuk kebaikan dan keinginan dari Kema Unpad. Semoga akhirnya BEM Kema bisa mulai untuk mendengarkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan Kema Unpad serta segera mengimplementasikan pertanggungjawabannya dengan seminimal-minimalnya. Selain itu BEM Kema Unpad juga memberikan transparansi kepada Kema Unpad sesegera mungkin dan atas inisiatif sendiri, bukan menunggu desakan dari Kema Unpad untuk melakukan transparansi. Pada akhirnya semua itu terkait dengan good governance.”
Reporter: Arga Kurniawan dan Gary Akbar Ryu
Penulis : Arga Kurniawan dan Ghaida Nur Hafizhah
Editor: Myriam Amanda
